Kuota Tahun 2023 Bertambah, Bank Diminta Pastikan KPR Subsidi Tepat Sasaran
PROPERTI
Kuota Tahun 2023 Bertambah, Bank Diminta Pastikan KPR Subsidi Tepat Sasaran
"Bukan sekedar orang yang beli rumah untuk nanti dijual kembali," ujar Fatah.
October 23rd, 1:30 PM October 23rd, 1:30 PM Muhdany Yusuf LaksonoJAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Salah satunya melalui pemberian fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan (KPR bersubsidi) demi meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR.
Berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan terutama perbankan untuk semakin memastikan penyaluran bantuan subsidi perumahan diterima oleh MBR.
Sehingga orang-orang yang membutuhkan benar-benar mendapat bantuan, alias tepat sasaran.
Berita Terpopuler:
- Jakarta Utara Punya Rumah Pompa Waduk Pluit, Ini Fungsinya
- PP Raup Kontrak Rp 1,4 Triliun dari 4 Proyek IKN, Ini Rinciannya
- Perbaikan Jalan Rusak Imbas Proyek LRT dengan Aspal Panas dan Dingin, Ketahui Bedanya
- Daftar Rumah Murah di Ibu Kota Kaltara, Serba Rp 164 Jutaan (II)
- Daftar Rumah Murah di Ibu Kota Kaltara, Serba Rp 164 Jutaan (I)
"Bukan sekedar orang yang beli rumah untuk nanti dijual kembali. Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa yang disediakan negara harus kita optimalkan," ujar Fatah dikutip dari laman Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Minggu (23/10/2022).
Baca juga: Tips Jitu yang Bisa Ditiru Anak Muda agar Bisa Punya Rumah
Kementerian PUPR pun telah melanjutkan kerja sama dengan Bank BTN sebagai salah satu penyalur bantuan subsidi perumahan.
Melalui Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama dengan Bank BTN pada Jumat (21/10/2022) lalu.
Tujuannya agar dapat membantu menjamin amanat belanja negara lewat APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
"Untuk menjamin APBN betul-betul dijalankan, diperlukan interaksi dengan ekosistem pengelolaan keuangan di negara ini salah satunya perbankan," tukas Fatah.
Pada TA 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Selanjutnya pada tahun 2023 akan ada penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP menjadi 220.000 unit dengan anggaran Rp 25,18 triliun.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Suku Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Program FLPP juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama yaitu 220.000 unit sebesar Rp 890 miliar.
Lalu untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun yang telah diakadkan pada tahun tahun sebelumnya.
Pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.
Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun. Bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
Berita Terkait:
- Harga Rumah Subsidi Stagnan, REI Ajukan Sejumlah Opsi kepada Pemerintah
- Masih Belum Naik, Segini Harga Rumah Subsidi Sesuai Aturan
- Dengan Gaji Rp 10 Juta Per Bulan, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Milenial?
- Tertarik Beli Rumah Pakai BPJS Ketenagakerjaan? Berikut Ketentuannya
- Apakah Rumah Subsidi Boleh Diwariskan? Ini Jawabannya
Editor: Muhdany Yusuf Laksono
Copyright Kompas.com
Tidak ada komentar untuk "Kuota Tahun 2023 Bertambah, Bank Diminta Pastikan KPR Subsidi Tepat Sasaran"
Posting Komentar